Di Tuban, HIV/AIDs Didominasi Ibu Rumah Tangga.
Stop AIDS
Kepala Dinkes Tuban, Syamsul Hadi sendiri mengaku prihatin banyaknya ibu rumah tangga yang terindikasi positif HIV. Diduga banyaknya ibu rumah tangga yang positif terkena HIV AIDS akibat perilaku seks tidak sehat para suami.
“ Laki-laki yang sudah beristri tersebut tertular HIV saat melakukan hubungan seks dengan PSK atau perempuan lain penderita HIV. Virus ini kemudian menular ke isterinya, si ibu rumah tangga, karena lelaki tertular itu juga masih melakukan hubungan seks dengan istrinya,” terang Syamsul Hadi.
Syamsul Hadi mengakui, pihaknya merasa sangat prihatin dan cemas melihat perkembangan HIV belakangan ini. Penderita HIV positif pun mengalami peningkatan lumayan mengkhawatirkan. Sampai hari ini, tercatat sudah 141 orang ditemukan positif terinfeksi HIV. Sebagian besar proses penularannya melalui perilaku seks tidak sehat.
Parahnya, lanjut Syamsul Hadi yang menyulitkan, sebab Pemkab Tuban sendiri telah lama tidak mengakui keberadaan PSK di kabupaten yang sekarang berjuluk Bumi Wali ini. Akibatnya, tidak ada kontrol khusus terhadap keberadaan PSK yang kenyataannya masih juga beroperasi. Bahkan kendati telah dinyatakan ilegal, sejumlah lokalisasi ternama semisal Lokalisasi Nggandul, Dusun Wonorejo, Desa Nggesing, Kecamatan Semanding, Lokalisasi Dasin, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Lokalisasi Cangkring, Kecamatan Rengel, Lokalisasi Mamer, Kecamatan Tambakboyo dan Lokalisasi Pakis, Kecamatan Plumpang, sehari-harinya masih aktif menyediakan layanan seks komersial meski dengan cara sembunyi-sembunyi.
Syamsul Hadi mengaku pihaknya kesulitan melakukan intervensi ke tempat-tempat yang selama ini menjadi biang berjangkitnya HIV tersebut. Sebab tak ada dasar hukum bagi Dinkes untuk melakukan hal itu. Padahal perkembangan lokalisasi-lokalisasi tersebut penting mendapat pantauan untuk mencegah semakin banyaknya warga Tuban yang tertular virus berbahaya itu. Terlebih lagi industri pesat pertumbuhannya saat ini. Kehadiran industri memicu pertumbuhan sarana hiburan. Dan sarana hiburan yang paling banyak mengalami kemajuan dalam hal pertumbuhannya adalah tempat-tempat hiburan malam.
“ Kami memang diberi jatah Rp 180 juta untuk Penanganan Penyakit Menular (PPM). Khusus untuk penanganan HIV/AIDs tidak ada alokasi. Selain itu kami juga tidak bisa memaksa melakukan test kesehatan di tempat-tempat praktik PSK, karena secara yuridis sudah tidak ada PSK di Tuban, meski kenyataannya masih eksis,” keluh Syamsul Hadi.
Hal senada disampaikan Ketua Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR), Nunuk Fawziyah. Menurut alumnus IKIP (PGRI) Tuban ini, sudah saatnya Pemkab meningkatkan kewaspadaannya terhadap perkembangan HIV/AIDs.
Nunuk menilai, selama ini Pemkab Tuban terkesan kurang respek terhadap masalah HIV/AIDs. Indikatornya, selain tidak adanya alokasi dana khusus untuk penanganan masalah itu, sosialisasi HIV/AIDs ke masyarakat pun sangat minim dilaksanakan. Padahal meski jumlah penderita HIV/AIDs di Tuban masih tergolong rendah dibanding kota-kota lain semisal Malang, Banyuwangi atau Mojokerto, Bumi Wali ini sudah masih area garis kuning dalam grafik penyebaran HIV di Jawa Timur.
Lebih jauh Nunuk berharap prostitusi tidak hanya diganjar Tindak Pidana Ringan (Tipiring) agar memiliki efek jera lebih kuat. Tentu pendekatan hukum formal tersebut tidak hanya pada PSK dan atau Mucikarinya. Tetapi laki-laki pemakai jasa layanan seks komersial juga mendapat ganjaran sama beratnya dengan PSK dan Mucikari.
“ Bayangkan, ibu-ibu rumah tangga itu harus menjadi korban beserta bayinya. Jadi saya pikir pemkab sudah waktunya lebih serius menangani masalah HIV ini,” kata Nunuk.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas kebersamaannya disini.