Nelayan Adukan Pelsus yang Ganggu Pendapatan Ke DPR RI.
Sarji salah satu nelayan asal Desa Glondonggede menuturkan jika sebelum ada pelabuhan nelayan tidak merasakan kendala maupun rintangan dalam penangkapan ikan selama melaut, akan tetapi dengan adanya pelabuhan yang belakangan ini semakin banyak justru telah menghambat penangkapannya, “Kesulitan yang pernah saya alami pada waktu itu, jaring saya ditabrak oleh kapal, namun penyelesainya sangat dipersulit,” ujarnya.
Senada juga ditambahkan Aly Ketua HNSI Tambakboyo, keluhan nelayan ini sebenarnya sudah berlangsung lama, dan yang terjadi perusahaan juga belum membuahkan hasil bagi para nelayan secara utuh, yang paling krusial bahwa Pemerintahan sekarang telah mempolitisasi program untuk nelayan, “Kurang lebih dari 7 mil sekarang tidak ada hasil tangkapan,” ujarnya.
Itu terjadi, lanjut Aly, lantaran berdirinya beberapa pelabuhan seperti pelabuhan Semen Gresik, PLTU, Pertamina, TPPI dan beberapa perusahaan yang akan mendirikan pelabuhan seperti PT.Holcim. Jelas keberadaan mereka mempengaruhi ekosistem laut, sehingga mestinya Pemerintah dan perusahaan memikirkan para nelayan bukan malah menyengsarakan mereka, “Bantuan tanggap daruratpun dari pemerintah juga sangat lamban, sedangkan bantuan dari perusahaan saja kalau tidak melakukan demonstrasi maka tidak akan keluar bantuan,” pungkas Aly di sela acara pertemuan para nelayan dengan anggota DPR RI.
Ida Ria anggota DPR RI dari Partai Demokrat Dapil IX wilayah Kabupaten Tuban dan Bojonegoro yang ada di lokasi pertemuan di salah satu rumah warga Desa Glondonggede Kecamatan Tambakboyo tersebut, menyatakan jika memang benar apa yang disampaikan para nelayan tersebut, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat sampai daerah guna kepentingan bersama, “Kita akan melakukan koordinasi kepada pemerintah dan pihak pelaku bisnis dari beberapa perusahaan tersebut,” ujar Ida dihadapan para nelayan. (Ayik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas kebersamaannya disini.